Pelelangan Tanah Eks Jaminan di Kab Bima Tahun Ini Paling Amburadul, Wahidin Direktur Ampun Bima-NTB Angkat Bicara

Bima, Media NTB - Terkait dengan adanya proses pelelangan tanah eks jaminan di Kabupaten Bima tahun 2021-2022. Wahidin Direktur Aliansi Mahasiswa Dan Pemuda Nusantara (AMPUN BIMA-NTB), menilai pelelangan yang terburuk dan paling kacau sepanjang sejarah.

Pasalnya, proses pelelangan tersebut banyak dimenangkan oleh peserta penawar tertinggi. Tapi kenyataannya berbalik fakta pelelangan tanah eks jaminan kali ini, justeru dimenangkan oleh peserta penawar terendah.

"Saya menilai proses pelelangan tanah eks jaminan Kabupaten Bima tahun ini yang paling buruk sepanjang sejarah. Karena banyak peserta penawaran tertinggi, justeru dimenangkan oleh peserta peserta penawar terendah," kata Wahidin. Kamis (25/11/21).

Wahidin menjelaskan, ada contoh kasus eks tanah jaminan Kaur Kesra Desa Kananta yang berlokasi di monggo, dengan penawar tertinggi 8.000.000, atas nama Muhtar. Justeru dipengumuman dimenangkan oleh Muhsin dengan nilai tawar 4.550.000.

Namun bukan hanya itu kata dia, ada juga eks tanah jaminan Kepala Desa Raba Kodo berlokasi di monggo. Penawar tertinggi atas nama Syamsudin dengan nilai tawar Rp. 10.000.000, dalam pengumuman dimenangkan oleh Muhtar dengn nilai tawar Rp. 9.750.000.

"Ini menunjukan kerja panitia yang amburadul bikin proses pelelangan tanah eks jaminan jadi gaduh serta membuat kehilangan kepercayaan dikalangan masyarakat," bebernya.

Lanjut Wahidin, Komitmen panitia memperbaiki sistem pelelangan tanah eks jaminan yang disampiakan oleh kasi pengelola aset jadi omong kosong. Tahun ini justeru proses pelelanganya paling parah, paling kacau, paling gaduh, dibandingkan tahun sebelummnya.

Kinerja panitia pelelangan tanah eks jaminan Pemkab Bima tahun ini yang amburadul dan melanggar tata tertib. Karena pelelangan yang mereka buat sendiri sangat merugikan masyarakat peserta lelang dan cendrung menciptakan potensi gaduh di Kabupaten Bima ini.

"Tindakan seperti ini yang membuat kacau di Kabupatrn Bima ini, bahkan tidak sejalan dengan Visi Misi bima ramah dan menciderai semangat Bupati dan wakil bupati bima. Yang mendorong praktek penyelenggaraan Pemerintah yang tertib, akuntabel dan transparan," tegasnya.

"Kami juga berharap kepada Bupati Bima agar mengevaluasi kembali kinerja panitia pelelangan. Supaya kedepanya proses pelelangan tanah eks jaminan bisa berjalan dengan baik dan tertib" Tutupnya.(Ucok)